TENTANG KAMI

Jelajahi Informasi mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Selengkapnya

Sejarah

Menampilkan Kilas Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Struktur Organisasi

Menampilkan Struktur Kepegawaian Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi

Visi dan Misi

Memahami Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi

Tupoksi

Menampilkan Tugas Pokok dan Fungsi
Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi

S O P

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Cimahi

Strategi & Kebijakan

Menampilkan Strategi & Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Cimahi

Sejarah Satpol PP dan Damkar

Berdasarkan hasil verifikasi penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Dearah Kota Cimahi, telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 207). Dimana dalam Perda tersebut disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pemadam Kebakaran digabung kedalam satu perangkat daerah, dengan nomenklatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi.

Download Attachment

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

Visi dan Misi Satpol PP dan Damkar

Dalam usahanya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan-kegiatan penertiban yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Berikut ini adalah kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja :

  1. Penertiban Reklame
  2. Penertiban PKL (Pedagan Kaki Lima)
  3. Penertiban Anjal / Gepeng
  4. Penertiban Bangli (Bangunan Liar)
  5. Penertiban RHU (Rekreasi Hiburan Umum)

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Pemadam Kebakaran dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, yaitu “Terwujudnya pelayanan Pemadam Kebakaran dan Rusunawa yang optimal” serta “Meningkatnya pelayanan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran”.

Download Attachment

Tugas Pokok dan Fungsi

A. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat beberapa isu-isu penting yang menjadi hambatan dan permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1.   Berkaitan dengan regulasi yang diterbitkan :

a. Pembentukan unit pelaksana Satpol PP di tingkat kecamatan, sehingga dibutuhkan pemerataan personil sampai ke tingkat kecamatan, bila memungkinkan dapat juga sampai ke tingkat kelurahan;

b. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) menjadi bagian dari Satpol PP, dimana fasilitasi dan pemberdayaannya merupakan wewenang Satpol PP;

c. Kewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga dibutuhkan pengembangan sistem administrasi pelaksanaan SPM, IKK, dan IKU agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terukur secara objektif;

d. Perlunya unit/seksi yang mengkoordinir Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

2.   Berkaitan dengan kondisi  ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Cimahi:

        a. Masih terdapat titik-titik konsentrasi PKL;

        b. Terdapat bangunan-bangunan liar;

        c. Masih maraknya peredaran minuman keras dengan kadar alkohol lebih dari 5%;

        d. Masih adanya penyakit masyarakat (gelandangan, waria, dsb);

        e. Meningkatnya pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh masyarakat baik perorangan maupun yang berbadan hukum;

        f. Terdapat warga yang tidak memiliki dokumen kependudukan yang sah (WNI)/ tidak didukung oleh dokumen yang sah & sesuai (WNA).

3.   Berkaitan dengan dana/pagu indikatif, selama ini masih mengacu pada Renstra 2012-2017, hal ini dipandang sudah tidak relevan dengan Standar Biaya Belanja Daerah dan kebutuhan real saat ini. Adapun dana/pagu indikatif Program dan Kegiatan yang perlu disesuaikan dalam Renja 2017 antara lain :

 a. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

 b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

 c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

 d. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

 e. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

 f.  Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

 g. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan;

 h. Kegiatan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

  i.  Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah.

4.   Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi :

a. Kurangnya peran serta SOPD terkait lainnya yang memiliki tupoksi langsung terhadap pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah;

b. Masih kurangnya personil lapangan, khususnya personil wanita;

c. Belum adanya pool/garasi kendaraan operasional Satpol PP, dimana saat ini kendaraan operasional Satpol PP diparkir dilapangan depan kantor Satpol PP, sehingga kendaraan operasional kurang terpelihara dan terawat;

d. Belum adanya komunikasi yang terjalin secara baik antara Satpol PP dengan para stakeholder, sehingga pelaksanaan peran, tugas dan fungsi Satpol PP kurang optimal.

 

B. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Damkar

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemadam Kebakaran, terdapat beberapa isu-isu penting yang menjadi hambatan dan permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pemahaman sebagian besar masyarakat terhadap bencana kebakaran dan bencana lainnya;

2. Pengetahuan dan keterampilan personil masih perlu ditingkatkan sesuai dengan standar kualifikasi personil pemadam kebakaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009;

3. Masih kurangnya personil yang mempunyai sertifikasi dan kompetensi khusus untuk melakukan selain tugas-tugas pemadaman, yaitu : tugas-tugas penyuluhan dan sosialisasi, pemeriksaan dan penarikan retribusi alat pemadam kebakaran, instruktur atau trainer, administrasi, pengamanan/provost dan lain sebagainya yang idealnya ditangani oleh Bidang / Seksi yang terpisah baik pencegahan, penanggulangan dan sarana/ prasarana;

4. Tidak berfungsinya fasilitas Hidran Kota sebagai pendukung tugas dan fungsi Pemadam Kebakaran dalam rangka menanggulangi kebakaran yang optimal;

5. Diperlukannya sarana dan prasarana yang memadai guna mengimbangi pertumbuhan pembangunan gedung tinggi diantaranya tersedianya unit mobil tangga;

6. Kepadatan lalu lintas pada waktu-waktu tertentu serta pintu perlintasan kereta api;

7. RISPK (Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran) belum dapat dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan penanggulangan dan pencegahan kebakaran karena belum dilegalisasi menjadi Peraturan Walikota;

8. Untuk penanggulangan kebakaran dengan mengerahkan 3 (tiga) unit kendaraan Pemadam Kebakaran didukung oleh 10 – 13 orang personil mengakibatkan petugas piket di kantor tersisa satu atau dua orang, yang dikhawatirkan adalah rawannya pengamanan sarana dan prasarana kantor terutama bila terjadi kebakaran dimalam hari;

9. Sarana dan Prasarana (terutama unit kendaraan pemadam kebarakaran) yang ada harus selalu dalam keadaan siap setiap saat, sehingga harus selalu diperiksa kesiapannya dan bila ada kerusakan harus segera diperbaiki. sehingga memerlukan tenaga mekanik yang selalu siap siaga memelihara dan memperbaiki kendaraan, karena kerusakan bisa terjadi setiap saat. Jumlah mekanik yang tersedia saat ini terbatas, karena mekanik yang ada merangkap sebagai petugas penanggulangan kebakaran.

Download Attachment

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Cimahi

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIMAHI

Nomor : 10a / Kep – Satpol PP / 2009

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBINAAN KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KOTA CIMAHI

 

 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIMAHI

Nomor : 10b / Kep – Satpol PP / 2009

 

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGENDALIAN OPERASIONAL

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIMAHI

 

 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIMAHI

Nomor : 10c / Kep – Satpol PP / 2009

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYDIKAN PELANGARAN

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

Download Attachment

Strategi dan Kebijakan

Strategi

Strategi merupakan cara atau metode dan pola yang ditempuh organisasi untuk mencapai tujuan. Satuan Polisi Pamong Praja di dalam mencapai tujuannya melaksanakan program dan kegiatan  antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan agar mampu melaksanakan tugas-tugas secara  professional dan proporsional guna mencegah timbulnya berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban.

 

Kebijakan

Kebijakan merupakan usaha dan upaya untuk mengarahkan pencapaian visi dan misi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Adapun kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi  dalam pencapaian tujuan dengan memperhatikan kondisi internal  dan eksternal diantaranya meningkatkan dan membangun kesadaran masyarakat untuk mewujudkan suasana aman dan tertib secara swakarsa.

Download Attachment

BERITA TERBARU

2019-12-31 14:38:42

image

Kegiatan Satpolpp dan Damkar Kota Cimahi Penataan Bangunan

Sabtu, 21 Desemb. . .

Selengkapnya

2020-09-24 14:36:31

image

Suasana Haru Mengiringi Pisah Sambut Kasat Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi

CIMAHI – Suasana sakral sekaligus haru terjadi saat Kasat pol PP dan damkar Kota Cimahi agenda Serah Terima Jabatan (Sertijab), pada Rabu . . .

Selengkapnya

HUBUNGI KAMI

Silahkan kirimkan kritik dan saran Anda mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi melalui form di bawah ini